MENCERMATI DINAMIKA GERAKAN SEPARATISME

DI INDONESIA

Drs. Wahyudi Pramono, M.Si *)

Pendahuluan

Ancaman separatisme (pemisahan diri) terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan persoalan pelik yang hingga kini belum terselesaikan dengan tuntas. Situasi ini tidak lepas dari karakter bangsa Indonesia yang sangat majemuk, terdiri atas beragam suku bangsa, bahasa, agama, dan kebudayaan. Belum lagi dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas beribu pulau dan terletak di persilangan dua budaya besar dunia. Hal ini pula yang menjadikan masalah separatisme sebagai masalah yang teramat sensitif karena dapat terjadi di mana saja di wilayah Indonesia serta dapat dilatarbelakangi oleh berbagai perbedaan yang telah ada.

Contoh yang tepat untuk menunjukkan betapa sensitifnya masalah separatis ini adalah ketika rezim pemerintahan Orde Baru tumbang berbagai ancaman separatisme muncul di berbagai tempat, mulai dari sekadar wacana maupun yang telah menjelma menjadi kelompok terorganisir. Riau dan Bali, yang tidak mempunyai catatan separatisme, disebut-sebut ingin merdeka. Namun cause yang melatarbelakangi di Riau dan Bali tampak lebih berkadar ledakan emosi temporer, apakah karena ketidakpuasan atas pemerasan sumber daya oleh pusat atau soal ketersinggungan dan harga diri. Hanya ancaman separatis di Aceh, Maluku, dan Papua yang benar-benar merupakan ancaman yang lebih serius. Sebagian besar pakar menduga bahwa dalam konteks core-pheripery wilayah pinggiran lebih mungkin mempunyai keinginan-keinginan separatis..

Selain faktor-faktor keragaman di atas, pemicu meningkatnya ancaman separatisme—sebagaimana diungkapkan oleh Salim Said—adalah problem “salah urus”. Jika kembali pada konsepsi dasar pembentukan wilayah Indonesia dimana wilayah Indonesia dapat didefinisikan sebagai “semua wilayah nusantara bekas jajahan Belanda adalah wilayah Indonesia”. Dengan demikian masalah legalitas wilayah terpecahkan secara lebih mudah dan diterima oleh rakyatnya maupun komunitas internasional. Lewat landasan yang sama, maka rasional untuk memisahkan diri bagi bagian-bagian wilayah yang termasuk bekas jajahan Belanda itu tidak kuat.

Artinya, aspirasi separatisme, secara hukum internasional maupun nasional, dapat dengan absah diatasi lewat kekuatan militer. Namun, cukupkah justifikasi formal itu saja yang mendasari pertimbangan kita, apalagi, jika aspirasi itu sendiri dirasakan sangat riil oleh masyarakat itu sendiri? Soal “salah urus” barangkali faktor pemicu penting dari keingian untuk melepaskan diri.

Apapun masalah yang mendasari berkembangnya ancaman separatisme dalam NKRI, gerakan separatis yang ada sekarang telah melakukan berbagai perubahan strategi dalam meloloskan agenda mereka. Adanya perubahan dunia ke arah globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, cukup memberi ruang baru bagi gerakan separatisme di Indonesia. Di samping itu, pergolakan politik Indonesia di akhir 1990-an secara tidak langsung telah memberikan peluang bagi mereka untuk kembali memperkuat eksistensi dan misi mereka.

Perubahan-perubahan ini mau tidak mau harus disikapi secara hati-hati oleh Pemerintah RI dalam menghadapi polah tingkah gerakan separatis di Indonesia. Di satu sisi, Pemerintah RI tidak lagi dapat menerapkan paradigma lama dimana separatisme merupakan problem domestik dalam negeri yang dapat begitu saja mengabaikan suara-suara dari dunia internasional. Sedangkan di sisi lain, Pemerintah RI adalah pemerintahan yang berdaulat yang tidak boleh begitu saja tunduk kepada kepentingan internasional (asing) yang ada di balik gerakan separatis. Oleh karena itu, sikap hati-hati dan waspada Pemerintah RI harus didukung dengan pendekatan-pendekatan baru dalam menghadapi ancaman separatisme.

Sejarah Beberapa Gerakan Separatisme di Indonesia

Dalam pandangan George Mc T. Kahin (1997) seluruh gerakan separatis di masa pemerintahan Soekarno dipicu oleh ketidakpuasan elit daerah dan atau perwira militer daerah terhadap penguasa pusat dan tak jarang pula akibat adanya rivalitas dalam tubuh militer dalam memperebutkan posisi serta sumber daya ekonomi dan politik. Gerakan separatis ini sebagian besar juga dibidani oleh CIA untuk mengguncang pemerintahan Soekarno yang waktu itu cenderung pro Peking (Komunis China). Bagi Soekarno sendiri, gerakan separatis di daerah-daerah ini dipandangnya sebagai usaha mengembalikan penjajahan ke Indonesia.

Akan tetapi setelah Soekarno tumbang dan para perwira militer tersebut berhasil mengambil alih kekuasaan ke tangannya di tahun 1965 ternyata gerakan separatis tidak serta merta hilang. Sepuluh tahun setelah rezim militer Orde Baru itu berkuasa, gerakan separatisme tumbuh dalam bentuk dan wajah yang baru di daerah yang berbeda pula sebagai anti tesis dari rezim militer yang represif. Dalam konteks ini separatisme bukan lagi gerakan perebutan kekuasaan yang datang dari kalangan para perwira militer daerah melainkan datang dari para massa rakyat yang trauma setelah menjadi korban kekerasan rezim militer. Itu terlihat dari gerakan yang muncul dan berkembang di Timor Timur, Aceh, Maluku, dan Papua.

Meskipun telah terjadi metamorfosis ide separatisme dari masa pemerintahan Orde Lama ke masa pemerintahan Orde Baru, tidak berarti bahwa separatisme yang berkembang saat ini telah sama sekali berbeda dari akar sejarahnya. Beberapa gerakan separatisme yang masih berkembang sampai saat ini bahkan masih sering mengungkit-ungkit sejarah lama gerakan mereka untuk mempertahankan garis historis perjuangan mereka. Berikut ini adalah sekilas sejarah beberapa gerakan separatisme di Indonesia.

  1. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia: 1947-1953

 Tokoh utama gerakan ini adalah Sukarmadji Maridjan Kartosuwirjo, tokoh politik Masjumi, yang menginginkan didirikannya negara Islam. Darul Islam didirikan untuk mewujudkan cita-cita ini, dan pada 7 Agustus 1949 Kartosuwirjo bertindak lebih jauh dengan mendirikan NII (Negara Islam Indonesia) dengan tujuan suatu saat nanti negara ini akan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Gerakan ini didukung di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan dan Aceh. Karena motivasi pemimpinnya dan juga konteks yang melatarbelakanginya di berbagai wilayah itu berbeda-beda, arti gerakan itu hanya bersifat regional.

Banyak penelitian membuktikan bahwa mobilisasi untuk meraih dukungan pengikut terhadap gagasan ini dilakukan melalui cara-cara tradisional, meski akar masalahnya sendiri sebenarnya sosial-ekonomis. Kartosuwirjo misalnya dianggap penjelmaan tokoh mitologis “Ratu Adil”. Kalangan muslim umumnya tidak menyatakan dukungan pada gerakan ini, bukan saja karena terjadi “kesenjangan ideologis”, tetapi juga karena mereka lebih suka menempuh perjuangan parlementer. Hingga sekarang ini, NII masih sering dianggap sebagai hidden agenda yang tertanam di dalam aspirasi Islam politik, meski banyak kalangan Islam sendiri menolaknya.

2. Madiun Affairs/Pemberontakan PKI: 18 September 1948,

PKI/FDR(Front Demokrasi Rakyat) memberontak terhadap Republik Indonesia. Pemberontakan ini dikenal pula sebagai Peristiwa Madiun. FDR dibentuk 28 Juni 1948 oleh kelompok Amir Sjarifuddin yang waktu itu beroposisi terhadap Kabinet Bung Hatta. FDR terdiri dari Partai Sosialis (kelompok Amir), Pesindo, Partai Buruh, PKI, dan Sobsi. Rencana perebutan kekuasaan mulai disusun sejak waktu itu, baik melalui cara-cara politik (parlementer) atau non-parlementer. Rencana perebutan kekuasaan diawali persiapan berupa agitasi, demonstrasi dan tindakan-tindakan pengacauan lainnya di Solo, antara lain penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh

Sejak kedatangan kembali Musso, tokoh komunis yang sejak lama berada di Moskow dan kemudian menganjurkan “jalan baru” bagi PKI, teror   semakin ditingkatkan. Untuk menguasai keadaan, Pemerintah mengangkat   Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa  Surakarta dan sekitarnya, yang meliputi daerah Semarang, Pati dan Madiun.

Sementara perhatian tertuju kepada situasi di Solo, tanggal 18 September 1948 PKI/FDR merebut Madiun dan memproklamirkann berdirinya “Soviet Republik Indonesia”. Keesokan harinya, 19 September 1948 diumumkan pembentukan pemerintah baru. Selain di Madiun PKI juga berhasil membentuk pemerintah baru di Pati. Pemerintah segera bertindak. Provinsi Jawa Timur dijadikan Daerah Istimewa dan Kolonel Sungkono diangkat sebagai Gubernur Militer. Karena Panglima Besar Jenderal Soedirman sakit, pimpinan operasi penumpasan diserahkan pada Kolonel A.H. Nasution, Panglima Markas Besar Komando Jawa (MBKD).

Meski menghadapi kesulitan karena sebagian besar pasukan TNI terikat menjaga garis demarkasi menghadapi Belanda, dengan dua brigade kesatuan cadangan umum Divisi III Siliwangi dan brigade Surachman dari Jawa Timur serta kesatuan-kesatuan lainnya yang setia kepada Republik, seluruh kekuatan pemberontak akhirnya dapat ditumpas. Musso berhasil ditembak mati. Sedangkan Amir Sjarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

3.  Republik Maluku Selatan: 1950an

RMS digerakkan koalisi elite tradisional, para pejabat sipil lokal, dan sebagian serdadu pendukung Belanda–para ahli waris kekuasaan kolonial di Ambon—yang merasa khawatir kekuasaan mereka akan   merosot karena munculnya pemerintahan Republik di Ambon. Teror RMS ditujukan untuk menakut-nakuti rakyat agar tidak bergabung ke Republik. Ini terjadi hanya empat bulan setelah terjadinya pemulihan kedaulatan RI oleh Belanda, Desember 1949.

Basis perlawanan terhadap penggabungan ke Republik adalah cita-cita separatisme dan regionalisme. Dengan sentimen keagamaan (Kristen), kalangan loyalis pro-Belanda menginginkan Ambon berdiri sebagai negara terpisah dari Indonesia. Kalangan nasionalis Ambon, yang tidak menginginkan pemisahan ini banyak menjadi korban 2.000 serdadu RMS.

Gagasan RMS sendiri sebenarnya bagian dari gagasan mengenai Persemakmuran Maluku (Gemenebest Molukken), yang menghimpun tiga wilayah politik merdeka, yakni Irian Barat, Maluku Utara, dan Maluku Selatan.

4.  Permesta (Perjuangan Semesta) dan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia: 1957-1961

 Situasi umum yang melatarbelakangi gerakan ini adalah ketidakpuasan di berbagai daerah luar Jawa terhadap kebijakan ekonomi dan pemerintah  pusat di Jawa. Tetapi ada situasi khusus, berupa keinginan komandan wilayah Sulawesi Selatan yang dipimpin Letkol HNV Samual untuk menjadikan wilayah Sulawesi Selatan sebagai wilayah komando militer  khusus. Ada juga persaingan dengan komando wilayah militer di Sulawesi   Utara. Sentralisasi kekuasaan yang dicanangkan melalui UU Nomor 1/1957 meredam keinginan ini.

Dalam pertemuan di Palembang antara tokoh-tokoh Permesta dan tokoh-tokoh militer daerah lain, muncul tiga tuntutan, antara lain  penggantian pimpinan TNI, pembentukan Senat, pelarangan komunisme, dan rukunnya dwi-tunggal Sukarno-Hatta. Tuntutan ini disebut Piagam Permesta. Tetapi tuntutan dalam Piagam Permesta tidak ditanggapi Jakarta.

Dalam pertemuan berikutnya di Sungai Dareh, Sumatra Barat, diputuskan membentuk pemerintah tandingan jika Jakarta tetap berkeras tidak menanggapi Piagam Permesta. Ini terjadi Januari 1958. Tokoh-tokoh  sipil pertemuan itu antara lain Sumitro Djojohadikusumo (PSI), M. Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara (Masjumi), di samping Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Samual dari militer.

Mereka membuat ultimatum menuntut dibubarkannya Kabinet dan membentuk kabinet baru di bawah Hatta dan Hamengkubuwono IX yang terdiri dari tokoh-tokoh yang tidak anti-agama. Ketika ultimatum ini akhirnya tidak juga ditanggapi, bentuklah PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia).

  1. Organisasi Papua Merdeka: 1960-an

 Gerakan ini bermula dari perbedaan pandangan antara pihak Indonesia dan Belanda dalam KMB (Konperensi Meja Bundar) Nopember 1949. Dalam  perundingan itu, Indonesia dan Belanda gagal mencapai kesepakatan soal wilayah kedaulatan Indonesia. Mohammad Hatta yang memimpin delegasi Indonesia berprinsip wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda, sementara Belanda menganggap Irian tidak termasuk. Karena kegagalan ini, perundingan ditunda sampai setahun kemudian.

Namun perundingan-perundingan berikutnya pun tetap gagal. Sementara itu, Belanda berusaha menumbuhkan kesadaran “nasional” Irian dengan membentuk Dewan Nieuw Guinea, semacam badan legislatif minus hak budget. Belanda juga membentuk lembaga-lembaga baru untuk mempersiapkan “kemerdekaan” Irian, seperti membentuk Polisi Papua, Komite Nasional Papua, bahkan melatih pamong-praja setempat serta menumbuhkan rasa anti-Indonesia. Targetnya adalah membentuk sebuah negara Papua merdeka. Perkembangan inilah yang kemudian membuat   Soekarno mengkomandokan Trikora (Tri Komando Rakyat) yang antara lain memerintahkan penggagalan pembentukan Negara Papua.

Tahun 1962 Belanda harus hengkang dari Irian Jaya. Kepergian mereka diikuti beberapa tokoh lokal Irian, “anak didik” Belanda yang kemudian  mengembangkan Organisasi Papua Merdeka di sana. Sejak itulah OPM beraksi di Irian dan luar negeri mengganggu penduduk setempat serta  pasukan-pasukan ABRI.

6.  Gerakan Aceh Merdeka: 1976

Tanggal 4 Desember 1976 sekelompok intelektual Aceh mengumumkan berdirinya Negara Aceh, Sumatera. Presiden negara baru tersebut adalah Muhammad Hasan Tiro yang sejak 1950 menetap di New York. Latar belakang gagasan separatis ini pada dasarnya bersifat ekonomis, karena  mereka melihat Aceh yang kaya sumber alam—terutama minyak—hanya  menjadi sapi-perah untuk kepentingan pemerintah pusat di Jakarta (Jawa). Mereka mencita-citakan pembebasan dari apa yang disebut-sebut sebagai “kolonialisme Jawa”. Bagaimana sikap Tengku Daud Beureuh, seorang tokoh kharismatis Aceh dan simbol perlawanan Aceh, yang pada  saat itu masih hidup, tidak begitu jelas.

Strategi Gerakan Separatisme

Setelah lama “bertiarap” di masa pemerintahan Orde Baru, gerakan separatisme kembali menunjukkan eksistensinya di masa-masa menjelang era reformasi. Gaya pemerintahan Orde Baru yang sentralistik dan berbau militer telah mampu meredam gejolak untuk memisahkan diri dari NKRI. Pada masa itu, segala ancaman yang mengindikasikan adanya upaya-upaya untuk memisahkan diri langsung dicap sebagai tindakan pemberontakan dan dapat ditindak dengan cara-cara militer.

Namun sejak semakin maraknya isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di awal 1990-an, gerakan-gerakan separatis ini seolah menemukan “amunisi” baru yang dapat memunculkan kembali eksistensi mereka. Dengan mendompleng isu pelanggaran HAM, mereka gencar melakukan propaganda untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari dunia internasional. Propaganda yang biasa mereka lontarkan adalah adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat militer Indonesia. Selain dapat mengangkat kembali eksistensi kelompok separatis, pemboncengan terhadap isu HAM ini juga akan menyeret persoalan separatis yang semula merupakan persoalan domestik Indonesia menjadi persoalan internasional. Dengan demikian strategi pemboncengan terhadap isu HAM seolah ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, dengan membonceng isu HAM ini dapat mengangkat kembali eksistensi mereka, dan sisi lain, dapat melebarkan skala persoalan dari domestik menjadi internasional.

Kasus Timor Timur dapat dijadikan contoh betapa strategi mendompleng isu HAM merupakan strategi yang cukup membuahkan hasil dan sepertinya akan menjadi strategi utama bagi kelompok-kelompok separatis untuk mendapatkan dukungan politik dari dunia internasional. Gerakan separatisme oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua adalah kelompok-kelompok separatis yang aktif menggunakan strategi ini.

Pemboncengan terhadap isu HAM ini tentu mengakibatkan penyelesaian ancaman separatisme di Indonesia menjadi semakin kompleks. Penerapan otonomi daerah dan otonomi khusus tidak serta-merta menyurutkan kehendak kelompok separatis untuk kembali ke pangkuan NKRI. Hal ini karena kelompok separatis merasa mereka lebih punya nilai tawar untuk meminta konsesi yang lebih besar karena mereka merasa mendapat dukungan—atau minimal, mendapat perhatian—dari dunia internasional. Akibatnya, karena merasa mendapat dukungan atau perhatian dari dunia internasional, kelompok separatis ini sering menuntut diperlakukan atau memperlakuan diri secara over valued (melebihi nilai/kenyataan sesungguhnya).

Sebagai contoh, dalam Perundingan Helsinki antara Pemerintah RI dengan GAM beberapa waktu lalu jelas-jelas menunjukkan bahwa GAM telah diperlakukan dan memperlakukan diri sedemikian over valued. GAM yang sama sekali tidak berpengalaman dalam mengurus pemerintahan yang sesungguhnya dan hanya merupakan sebagian kecil dari elemen masyarakat Aceh, diperlakukan dan memperlakukan diri sebagai satu-satunya representasi masyarakat Aceh dalam menentukan masa depan Aceh. Terlepas bahwa perundingan tersebut merupakan capaian terbaik yang pernah disepakati antara Pemerintah RI dengan GAM, perundingan di Helsinki belum sepenuhnya menjadi  penyelesaian yang benar-benar tuntas bagi persoalan konflik di Aceh.

GAM yang diperlakukan dan memperlakukan diri secara over valued telah mengakibatkan tidak terwakilinya kelompok masyarakat Aceh yang lain yang selama ini memilih tidak bersikap sebagaimana GAM. Dampak yang kemudian muncul adalah munculnya berbagai persoalan baru menyangkut masa depan Aceh. Kecenderungan seperti di Aceh ini sepertinya dilakukan pula oleh kelompok separatis di Papua dan Maluku. Apalagi, diduga terdapat pihak-pihak tertentu dari luar negeri—terutama Australia—yang terlibat dan mensponsori aktifitas gerakan separatisme di Indonesia.

Memperhatikan proses-proses yang selama ini terjadi di Timor Timur, Aceh, dan Papua, kecenderungan dari skenario gerakan separatis di Indonesia dapat dibagi ke dalam tahapan sebagai berikut:

  1. Memelihara dan membangun propaganda di dunia internasional bahwa kehendak memisahkan diri merupakan kehendak mayoritas masyarakat di sana.
  2. Meningkatkan program agitasi dan provokasi di tengah masyarakat, seperti: penyebaran selebaran, pengibaran bendera kelompok separatis, dsb.
  3. Menciptakan ketidakstabilan politik dan keamanan wilayah melalui berbagai tindak kekerasan, teror, dan pemberontakan bersenjata.
  4. Membangun simpati dan dukungan internasional dengan membangun jaringan di luar negeri atau melakukan tindakan permohonan suaka ke luar negeri.
  5. Membonceng dan memanfaatkan isu internasional (HAM, demokrasi, dll.) untuk memperkuat propaganda dan menarik keterlibatan dunia internasional.
  6. Meminta referendum atau perundingan sambil memperlakukan diri atau menuntut diperlakukan secara over valued.
  7. Dengan perlakuan yang over valued, mereka lebih mempunyai nilai tawar untuk menentukan isi perundingan atau mekanisme referendum.

Dengan memperhatikan tahapan tersebut maka dapat diklasifikasikan bahwa capaian gerakan separatis di Indonmesia adalah sebagai berikut: GAM telah mencapai Tahap 7, OPM telah mencapai Tahap 5, sementara RMS baru mencapai Tahap 2 (menuju Tahap 3).

Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, skenario tersebut dipastikan akan menempatkan pemerintah RI sebagai pihak yang selalu berada di posisi sulit meskipun akhirnya tidak terjadi pemisahan diri (disintegrasi). Adanya dukungan atau perhatian dari dunia internasional serta perlakuan over valued terhadap kelompok separatis akan mengakibatkan masalah dan pertentangan baru di kemudian hari. Hal ini karena pada kenyataannya gerakan separatis hanyalah gerakan segelintir elit yang tidak mewakili aspirasi seluruh masyarakat yang di atasnamakan oleh mereka. Oleh karena itu, cukup wajar jika sementara pihak menilai bahwa kekhawatiran terjadinya disintegrasi dengan cara-cara yang lebih sistematis malah semakin terbuka.

*) Penulis adalah Dosen STIPAN Jakarta.

TwitterFacebookGoogle GmailYahoo MailWhatsAppPrint

4 Responses to “Satukan NKRI; Lawan Gerakan Separatis.”

  1. Dalam tulisan saudara telah mengelompok perjuangan pembebasan nasional bangsa Aceh, Maluku dan Papua dari penjajah kolonialisme Indonesia dalam beberapa tahan 2, 5 dan tujuh. Namun saudara tidak menunjukkan indikator atau alat ukur penilaian itu. tetapi itu hak saudara. Hanya satu hal yang saya mau katakan disini adalah masalah Papua. Papua secara, geologis dan geografis, historis, etnik, kultural dan geopolitik Papua bukan merupakan bagian dari Indonesia. Papua secara geologis dan prehistori adalah bagian dari Sahullanda atau bagian dari benua Australia. Secara etnis dan kultural merupakan bagian dari Melanesia bukan Melayunesia/Indu-nesia. Secara geopolitik papua merupakan bagian Pasifik Selatan dan buka Asia Tenggara. Dalam sejarah perjuangan NRKI Papua tidak bergabung dan dalam teks proklamasi 17 Agustus 45 Papua tidak termasuk di dalamnya. Papua secara pasti adalah telah di ANEKSASI melalui Maklumat TRIKORA. Aneksasi dilakukan melalui sebuah INVASI militer yang disebut MANDALA di pimpin Soeharto.
    oleh karena itu, apa alasan pihak NEWKOLONIALISME Indonesia sampaikan tidak akan pernah meyakinkan bangsa Papua. Rakyat Papua sangat yakin bahwa melalu perjuangan yang mereka lakukan melalui diplomasi internasional, gerakan masa di dalam kota dan melalui saya militer Tentara Pembebasan Nasional pasti dan pasti akan membawa hasil yang gemilang yakni, KEMERDEKAAN DAN KEDAULATAN BANGSA PAPUA BARAT.
    Suatu saat Indonesia akan pulang dengan kepala yang tertunduk ke daerah asal mereka, seperti pernah terjadi di Timor Leste.

    Reply
    • Terima kasih atas pendapatnya, akan kami sampaikan kepada penulis….admin..
      sebagai bahan renungan saja, saya kutip tulisan pa Bambang Noorsena :

      Dalam risalah sidang kedua Dokuritu Zyunbbi Tyosakai (Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan), yang berlangsung 10-17 Juni 1945, muncul juga tema menarik yaitu soal wilayah Indonesia. Dalam kaitannya dengan tema “Bhinneka Tunggal Ika” dan masalah etnisitas atau kemajemukan suku-suku bangsa, Bung Hatta mempertanyakan apakah Papua termasuk wilayah Indonesia. Karena secara etnologis, Papua termasuk rumpun Melanesia, berbeda dengan rumpun penduduk Indonesia lainnya yang termasuk rumpun Polenisia. Menurut Hatta, yang lebih rasional dan sesuai dengan hukum internasional, yang menjadi wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Belanda. Diingatkan Hatta, jangan sampai dengan konsep “tumpah darah” (Jerman: kultur und boden) menjadi nafsu imperlialis seperti Jerman. Tetapi Hatta juga manyadari, bahwa seperti pen-duduk Indonesia di wilayah Barat dan Tengah adalah asimilasi dari orang-orang Melanesia dengan bangsa-bangsa Arab, Cina, India, begitu juga bisa jadi hasil percampuran antara penduduk Melanisia dengan Polenisia lalu menjadi Papua, menjadi dasar dimasukkannya Papua menjadi wilayah Indonesia.[13]

      “Dengan luas wilayah Nusantara yang hampir 2 juta kilometer persegi, terdiri dari sekitar 13.700 pulau besar dan kecil, lebih dari 300 ragam etnis, dengan adat istiadat, budaya dan keyakinan agama yang berbeda-beda, menyimpan potensi keretakan yang kapan saja bisa mengemuka apabila tidak ada alasan atau raison de’etre sebagai bangsa untuk bersatu. Bahwa raison de’etre untuk menjadi satu bangsa, bukan sekedar perasaan subjektif para pendiri bangsa menjelang Proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan mendapatkan pijakan sejarah selama berabad-abad seperti telah dibuk-tikan di atas. Dan kesadaran sebagai putra-putri dari sebuah bangsa yang besar yang telah melahirkan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, kiranya menjadi tugas sejarah untuk terus mem-perjuangkan dan mewujudkan kesatuan bangsa, dan menjadi obor penyuluh, ketika sebagian anak-anak bangsa ini mulai dijangkiti penyakit sektarian sempit, fanatisme agama, dan egoisme kelompok dan golongan yang mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam situasi seperti ini pesan Mpu Tantular menjadi relevan untuk kita sosialisasikan kembali, yaitu dengan kesadaran bahwa selain di “ruang privat” kita masing-masing mengenai apapun kebenaran yang kita yakini (dan ini diwakili seloka: Tan Hana Dharma Mangrwa − “Tidak ada kebenaran religius yang mendua”), tetapi di “ruang publik” kita harus menghela tugas sejarah bersama, yang dengannya eksistensi NKRI sebagai rumah kita bersama kita pertaruhkan: Bhinneka Tunggal Ika− “Berbeda-beda, tetapi Satu Jua”. ***”

      Salam…

      Reply
  2. Terima kasih artikel tsb bermanfaat untuk anda. Salam

    Reply